Di Indonesia, wakaf lebih banyak dikenal pada 3 M, Masjid, Madrasah dan Makam. Pemikiran ini yang kemudian membuat stigma wakaf hanya terbatas pada urusan keagamaan.
Sementara kesadaran atas wakaf produktif, yaitu wakaf yang digulirkan di sektor bisnis, masih dinilai rendah.
Padahal dalam sejarah Islam, wakaf produktif berperan banyak dalam menaikkan kesejahteraan umat.
Faktor inilah yang menurut Ketua Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Wakaf Indonesia (LPPWI) sekaligus Komisioner Badan Wakaf Indonesia (BWI), Prof. Dr. Nurul Huda, SE., MM., M.Si., harus terus didorong di Indonesia.
Menurutnya, salah satu yang harus kita tingkatkan adalah kompetensi Nazhir (pengelola wakafnya).
Dalam event Pelatihan dan Sertifikasi Nazhir yang digelar oleh Wakafpreneur Academy (Wakafa) pada akhir Mei 2022 lalu, Prof. Nurul Huda memaparkan beberapa fakta menarik. Termasuk data bahwa nilai indeks literasi wakaf nasional pada tahun 2020 masih terbilang rendah.
“Menurut reset, nilai pemahaman wakaf dasar itu 57,67 dari skala 100. Nilai pemahaman wakaf lanjutan hanya 37,97. Sementara nilai indeks literasi wakaf hanya 50,48. Ini masih tergolong kategori rendah”, ungkapnya dalam acara tersebut.
Salah satu aspek penting dalam literasi wakaf, lanjutnya, adalah fikih wakaf. Yang termasuk ke dalam ini antara lain definisi wakaf, hukum berwakaf, dalil disyariatkannya wakaf, rukun dan syarat sah, pendapat ulama tentang istibdal (penukaran harta wakaf) serta wakaf uang (cash waqf).
Nazhir sebagai pengelola harta wakaf dinilai harus memahami perihal ini sampai ke akar-akarnya. Cita-cita untuk mengoptimalkan wakaf untuk kemaslahatan masyarakat, harus diiringi dengan upaya untuk terus meningkatkan kompetensi nadzhirnya.
Semakin baiknya kompetensi nazhir, akan sejalan dengan meningkatkan literasi wakaf di tengah masyarakat. Bila literasi wakaf sudah meningkat, maka potensi wakaf triliunan rupiah pun bisa kita capai.
Wakaf yang sudah terhimpun di Indonesia sampai saat ini baru mencapai Rp 860 Miliar atau hanya sekitar 0,4 persen saja dari potensi wakaf yang mencapai Rp 180 Triliun.
