Tanah Wakaf Terkena Pajak?

SF-UPDATES,– Undang-Undang nomor 12 Tahun 1985 Pasal 3 Ayat 1 menjelaskan bahwa tanah yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, dan tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan, tidak dikenakan pajak bumi dan bangunan.

Namun beberapa waktu lalu, seorang pimpinan pesantren di Jakarta, KH Syukron Makmun mengadukan pada Presiden perihal tanah wakaf yang dikenai pajak. Dalam keterangan pers, ia menyatakan bahwa tanah wakaf yang dikelolanya dikenai pajak.

"Saya sendiri ditagih pajak, yang jumlahnya nanti istighfar mendengarnya," kata Syukron Makmun.

Menurut Anggota Badan Wakaf Indonesia Soraya Devi, tanah wakaf yang dikenai pajak bisa jadi karena tanah itu belum memiliki sertifikat wakaf. "Yang sekarang banyak terjadi adalah tagihan pajak timbul karena banyaknya tanah wakaf yang belum bersertifikat hak milik wakaf," jelas Devi, dikutip dari Bwi.or.id, pada Kamis (6/4/2017). 

Ia mencontohkan tanah wakaf yang masih bersertifikat hak milik (SHM), hak guna bangunan (HGB), hak guna usah (HGU), girik, dan verponding. Untuk bisa mendapatkan sertifikat wakaf, menurut Devi, persyaratan berupa warkat atau surat-surat tanah harus lengkap. "Kelengkapan warkat inilah kendala utama," ujar Devi.

Untuk itu, Devi berharap Badan Pertanahan Nasional bisa mengeluarkan kebijakan yang lebih memudahkan nazir untuk mendapatkan sertifikat wakaf. "Terutama sertifikat wakaf untuk tanah yang di atasnya ada masjid," lanjutnya.

Mengenai tanah wakaf yang digunakan untuk kegiatan usaha wakaf produktif, Devi menyatakan bahwa hanya kegiatan usahanya yang dikenai pajak. Adapun tanahnya tidak dikenai pajak jika sudah bersertifikat wakaf. (agh/bwi)

Berbagi & Bersinergi untuk Manfaat Tiada Henti

Masukan Email Anda

untuk mendapatkan informasi berkala.

×
Assalamualaikum! Ada yang bisa Kami bantu?