Sejarah Zakat di Indonesia: Zakat dan Negara dari Masa ke Masa

SF-UPDATES,– Guru Besar Sejarah dan Peradaban Islam UIN Jakarta, Azyumardi Azra dalam Zakat dan Peran Negara menuturkan bahwa di masa kerajaan, filantropi Islam terutama zakat, membawa perubahan besar dalam kondisi sosial di Nusantara. Zakat, katanya, menjadi kontrol sosial era itu.

Telah sekira 13 abad, Islam masuk ke bumi Nusantara. Sejak saat itu pula, cahaya diinullah menerangi tanah air, menyelusup hingga rongga-rongga pelosok negeri. Sabang sampai Merauke. Rekam sejarah itu terjejak, tak bisa lepas dari peran ulama yang rela berpeluh dalam berdakwah.

Lalu perlahan, masyarakat Indonesia mulai mengenal, memahami, dan mempraktekkan syariat Allah. Ajaran-ajaran pokok, serupa syahadat, shalat, puasa, zakat, dan haji ramai dijalankan, meski kadang masih bercorak budaya. Fondasi iman itu terbangun.

Zakat, sebagai salah satu rukun Islam, turut pula membumi di Nusantara. Meski pada prakteknya, pengelolaan zakat masih dilaksanakan dengan amat sederhana. Menurut tokoh zakat Indonesia, Ahmad Juwaini, pada masa awal Islam masuk, prakteknya hanya sebatas muzakki memberikan zakat pada mustahik secara langsung, tanpa melakukan kontrol atau pembinaan.

Sementara itu, Guru Besar Sejarah dan Peradaban Islam UIN Jakarta, Azyumardi Azra dalam Zakat dan Peran Negara menuturkan bahwa di masa kerajaan, filantropi Islam terutama zakat, membawa perubahan besar dalam kondisi sosial di Nusantara. Zakat, katanya, menjadi kontrol sosial era itu.

“Hendaklah yang raja itu melebih hormat akan segala fakir dan miskin dan dimuliakan mereka itu terlebih daripada segala orang kaya dan harus senantiasa duduk dengan mereka itu…” ia mengutip teks Tajul Salatin.

Dan memang, menurutnya, sedekah dan zakat masa itu banyak dilakukan kalangan elite kerajaan. Ibadah itu dilakukan sekaligus saat mengadakan ritual Upacara Kelahiran, Upacara Memotong Rambut, dan Upacara Membayar Zakat. Bentuk sedekah yang dikeluarkan pun tak tanggung-tanggung. Seorang ningrat bisa mengeluarkan emas, perak, dan sandang untuk dhuafa.

“Sayangnya, kerap sedekah dan zakat dijadikan alat oleh raja untuk melanggengkan kekuasaannya,” tulis mantan Rektor UIN Jakarta ini.

Pun, lain dengan sejumlah hukum Islam seperti perbudakan, sistem perdagangan dan agraria, serta pembunuhan, yang diadaptasi Undang-Undang Melaka, aturan terkait zakat dan filantropi lainnya masih belum terejawantahkan dalam tatanan masyarakat. Dengan kata lain, sifatnya hanya serupa imbauan saja. Ia mengemukakan, kemungkinan besar, dakwah terkait kewajiban pemerintah muslim menghukum orang yang tidak berzakat tidak sampai ke Nusantara.

Zakat hanya dikelola secara khusus oleh Masjid, sebagai pusat kegiatan sosial-keagamaan umat Islam. Di Aceh, seorang imam atau kadi ditunjuk dan dihubungkan dengan persoalan agama. Ia menjabat staf keagamaan di bawah administrasi kesultanan, yang salah satu tugasnya adalah mengatur zakat, sedekah, hibah, maupun wakaf.

Memasuki zaman kolonial, Azyumardi Azra menulis bahwa aktivitas filantropi telah mulai melembaga di masyarakat. Namun, penerapan zakat berbeda di setiap tempat. Misalnya saja, ia menjelaskan, zakat ternak dan pertanian tidak begitu ditekankan. Lain hal dengan wilayah Priangan, yang hasil pertaniannya wajib dizakatkan.

“Ada beberapa faktor penting yang membuat penghasilan zakat berbeda. Di Jawa, tekanan pajak yang begitu tinggi menjadi tidak mungkin untuk menarik zakat hasil pertanian dari penduduk,” kata Azyumardi.

Namun, untuk poin zakat fitrah, kesadaran masyarakat sudah tergugah. Tradisi menyerahkan zakat fitrah dalam bentuk beras dan uang telah diterapkan. Bagi sebagian penduduk kala itu, zakat fitrah dianggap sebagai tebusan dosa selama satu tahun. Diharapkan, melalui ibadah ini, mereka mendapat berkah.
Lalu, bagaimana zakat itu dikelola?

Dalam tulisan tersebut, Azyumardi menjelaskan bahwa umumnya zakat fitrah diberikan pada bidan yang menolong kelahiran anak mereka, guru mengaji, amil, kiai, bahkan penghulu. Di Priangan, para kiai menghimpun dan mengelola zakat fitrah. Setelah dipotong sekedarnya untuk bagian para kiai baru uang itu dipertanggungjawabkan dan diserahkan kepada penghulu kecamatan. Di sana, zakat dipotong lagi sekadarnya, baru uang itu diteruskan kepada penghulu.

“Dengan cara seperti ini, maka jumlah uang zakat mal dan zakat fitrah itu begitu besar. Dan karena itu sangat rawan akan praktik korupsi,” tulisnya.

Meskipun dalam Islam zakat disalurkan pada delapan asnaf, pada akhirnya, zakat didistribusikan untuk santri, atau lebai (orang yang kerap diminta untuk mendoakan era itu—red) yang masuk dalam kategori fakir dan miskin. Sering pula disalurkan untuk petugas masjid, penjaga makam keramat, juga orang shaleh fakir yang menganggur.

Pemerintah kolonial sendiri, tak mau ikut campur dalam pengelolaan zakat. Mereka mengedarkan larangan tegas tertanggal 18 Agustus 1866 nomor 216, untuk menghapus semua campur tangan pemerintah daerah atas pungutan sukarela keagamaan.

“Kebijakan ini diterapkan karena kekhawatiran pemerintah nantinya disalahkan jika mengubah struktur pranata keagamaan masyarakat. Kekhawatiran ini sangat beralasan karena sebagian besar pejabat pemerintah tidak tahu tentang Islam dan masyarakat Muslim Nusantara,” katanya.

Pasca Kemerdekaan

Dalam buku Zakat dan Peran Negara, Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Prof Didin Hafidhudin menjelaskan beberapa ciri khas perzakatan di Indonesia pasca kemerdekaan, lebih sempit sebelum 1990. Di antaranya: pertama, umumnya masyarakat memberikat zakat langsung oleh muzakki tanpa perantara amil. Jika pun diberikan pada amil, hanya sebatas zakat fitrah saja.

Kedua, zakat yang diberikan, bentuknya konsumtif untuk keperluan jangka pendek. Sosialisasi tentang zakat, berkaitan dengan hikmah, urgensi, tujuan, tata cara pelaksanaan zakat, harta obyek zakat, maupun kaitan zakat dengan peningkatan kegiatan ekonomi maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat, masih sangat jarang dilakukan.

Seiring dengan waktu, umat Islam Indonesia pun merasa perlu adanya lembaga untuk mengelola zakat dan sedekah. Keinginan tersebut mengkristal dengan disampaikannya saran oleh sebelas ulama tingkat Nasional kepada Presiden Soeharto pada 24 September 1968. 

Saran ini ditindaklanjuti dengan munculnya Seruan Presiden Soeharto pada Peringatan Isra Mi’raj di Istana Merdeka pada tanggal 26 Oktober 1968. Lembaga formal pertama yang berdiri adalah Badan Amil Zakat, Infak dan Sedekah (BAZIS) DKI Jakarta. Untuk mengembangkan keberadaan lembaga pengelola zakat, akhirnya dikeluarkan Instruksi Menteri Agama No. 16 tahun 1989 tentang Pembinaan Zakat, Infak/Sedekah.

Namun melewati tahun 1990, pengelolaan zakat memasuki era baru. Unsur profesionalisme dan manajemen modern mulai diterapkan. Pun, mulai bermunculan lembaga-lembaga amil zakat, yang muncul dengan pendekatan baru. Filantropi tidak lagi terbatas pada pembangunan madrasah, pesantren, atau masjid, tetapi lebih menyentuh pada pemberdayaan ekonomi, pemberian beasiswa, dan lain sebagainya.

“Adalah sudah menjadi suatu realitas yang tidak bisa dipungkiri oleh pihak manapun bahwa di Indonesia, BAZ dan LAZ tumbuh berkembang di mana-mana. Karena itu, perlu ada sinergi BAZ dan LAZ dalam seluruh kegiatan, misal dalam sosialisasi pada masyarakat, pelatihan SDM zakat yang berkualitas, dan pendayagunaan,” kata Prof Didin.

Ia optimis, jika hal itu dilakukan dengan sungguh-sungguh, maka optimalisasi zakat di Indonesia akan dapat berlangsung dengan sebaik-baiknya, serta akan semakin dirasakan manfaatnya secara signifikan oleh para mustahik.

(agh)

Berbagi & Bersinergi untuk Manfaat Tiada Henti

Masukan Email Anda

untuk mendapatkan informasi berkala.

×
Assalamualaikum! Silahkan Tinggalkan Pesan anda di sini dan kami akan segera merespon pesan anda segera.