Sejarah Zakat di Indonesia (1)

Guru Besar Sejarah dan Peradaban Islam UIN Jakarta, Azyumardi Azra dalam Zakat dan Peran Negara menuturkan bahwa di masa kerajaan, filantropi Islam terutama zakat, membawa perubahan besar dalam kondisi sosial di Nusantara. Zakat, katanya, menjadi kontrol sosial era itu.

Telah sekira 13 abad, Islam masuk ke bumi Nusantara. Sejak saat itu pula, cahaya diinullah menerangi tanah air, menyelusup hingga rongga-rongga pelosok negeri. Sabang sampai Merauke. Rekam sejarah itu terjejak, tak bisa lepas dari peran ulama yang rela berpeluh dalam berdakwah.

Lalu perlahan, masyarakat Indonesia mulai mengenal, memahami, dan mempraktekkan syariat Allah. Ajaran-ajaran pokok, serupa syahadat, shalat, puasa, zakat, dan haji ramai dijalankan, meski kadang masih bercorak budaya. Fondasi iman itu terbangun.

Zakat, sebagai salah satu rukun Islam, turut pula membumi di Nusantara. Meski pada prakteknya, pengelolaan zakat masih dilaksanakan dengan amat sederhana. Menurut tokoh zakat Indonesia, Ahmad Juwaini, pada masa awal Islam masuk, prakteknya hanya sebatas muzakki memberikan zakat pada mustahik secara langsung, tanpa melakukan kontrol atau pembinaan.

Sementara itu, Guru Besar Sejarah dan Peradaban Islam UIN Jakarta, Azyumardi Azra dalam Zakat dan Peran Negara menuturkan bahwa di masa kerajaan, filantropi Islam terutama zakat, membawa perubahan besar dalam kondisi sosial di Nusantara. Zakat, katanya, menjadi kontrol sosial era itu.

“Hendaklah yang raja itu melebih hormat akan segala fakir dan miskin dan dimuliakan mereka itu terlebih daripada segala orang kaya dan harus senantiasa duduk dengan mereka itu…” ia mengutip teks Tajul Salatin.

Dan memang, menurutnya, sedekah dan zakat masa itu banyak dilakukan kalangan elite kerajaan. Ibadah itu dilakukan sekaligus saat mengadakan ritual Upacara Kelahiran, Upacara Memotong Rambut, dan Upacara Membayar Zakat. Bentuk sedekah yang dikeluarkan pun tak tanggung-tanggung. Seorang ningrat bisa mengeluarkan emas, perak, dan sandang untuk dhuafa.

“Sayangnya, kerap sedekah dan zakat dijadikan alat oleh raja untuk melanggengkan kekuasaannya,” tulis mantan Rektor UIN Jakarta ini.

Pun, lain dengan sejumlah hukum Islam seperti perbudakan, sistem perdagangan dan agraria, serta pembunuhan, yang diadaptasi Undang-Undang Melaka, aturan terkait zakat dan filantropi lainnya masih belum terejawantahkan dalam tatanan masyarakat. Dengan kata lain, sifatnya hanya serupa imbauan saja. Ia mengemukakan, kemungkinan besar, dakwah terkait kewajiban pemerintah muslim menghukum orang yang tidak berzakat tidak sampai ke Nusantara.

Zakat hanya dikelola secara khusus oleh Masjid, sebagai pusat kegiatan sosial-keagamaan umat Islam. Di Aceh, seorang imam atau kadi ditunjuk dan dihubungkan dengan persoalan agama. Ia menjabat staf keagamaan di bawah administrasi kesultanan, yang salah satu tugasnya adalah mengatur zakat, sedekah, hibah, maupun wakaf.

Memasuki zaman kolonial, Azyumardi Azra menulis bahwa aktivitas filantropi telah mulai melembaga di masyarakat. Namun, penerapan zakat berbeda di setiap tempat. Misalnya saja, ia menjelaskan, zakat ternak dan pertanian tidak begitu ditekankan. Lain hal dengan wilayah Priangan, yang hasil pertaniannya wajib dizakatkan.

“Ada beberapa faktor penting yang membuat penghasilan zakat berbeda. Di Jawa, tekanan pajak yang begitu tinggi menjadi tidak mungkin untuk menarik zakat hasil pertanian dari penduduk,” kata Azyumardi.

Namun, untuk poin zakat fitrah, kesadaran masyarakat sudah tergugah. Tradisi menyerahkan zakat fitrah dalam bentuk beras dan uang telah diterapkan. Bagi sebagian penduduk kala itu, zakat fitrah dianggap sebagai tebusan dosa selama satu tahun. Diharapkan, melalui ibadah ini, mereka mendapat berkah.

Lalu, bagaimana zakat itu dikelola?

Dalam tulisan tersebut, Azyumardi menjelaskan bahwa umumnya zakat fitrah diberikan pada bidan yang menolong kelahiran anak mereka, guru mengaji, amil, kiai, bahkan penghulu. Di Priangan, para kiai menghimpun dan mengelola zakat fitrah. Setelah dipotong sekedarnya untuk bagian para kiai baru uang itu dipertanggungjawabkan dan diserahkan kepada penghulu kecamatan. Di sana, zakat dipotong lagi sekadarnya, baru uang itu diteruskan kepada penghulu.

“Dengan cara seperti ini, maka jumlah uang zakat mal dan zakat fitrah itu begitu besar. Dan karena itu sangat rawan akan praktik korupsi,” tulisnya.

Meskipun dalam Islam zakat disalurkan pada delapan asnaf, pada akhirnya, zakat didistribusikan untuk santri, atau lebai (orang yang kerap diminta untuk mendoakan era itu—red) yang masuk dalam kategori fakir dan miskin. Sering pula disalurkan untuk petugas masjid, penjaga makam keramat, juga orang shaleh fakir yang menganggur.

Pemerintah kolonial sendiri, tak mau ikut campur dalam pengelolaan zakat. Mereka mengedarkan larangan tegas tertanggal 18 Agustus 1866 nomor 216, untuk menghapus semua campur tangan pemerintah daerah atas pungutan sukarela keagamaan.

“Kebijakan ini diterapkan karena kekhawatiran pemerintah nantinya disalahkan jika mengubah struktur pranata keagamaan masyarakat. Kekhawatiran ini sangat beralasan karena sebagian besar pejabat pemerintah tidak tahu tentang Islam dan masyarakat Muslim Nusantara,” katanya. (SF/ alhikmah.co)

Berbagi & Bersinergi untuk Manfaat Tiada Henti

Masukan Email Anda

untuk mendapatkan informasi berkala.

×
Assalamualaikum! Silahkan Tinggalkan Pesan anda di sini dan kami akan segera merespon pesan anda segera.